Embah Google ogah bayar pajak, Pengusaha: Kejar Terus!!

Google Image

Kaliandanews.com - Terkait keogahaannya Google membayar pajak kepada pemerintah Indonesia, Merespons sikap Google ini, pengusaha meminta pemerintah terus mengejar kewajiban perusahaan itu. Sebab, siapapun yang memperoleh penghasilan dari bisnis di Indonesia dikenakan pajak.

"Kalau dia cari keuntungan di Indonesia, ya harus bayar pajak. Kita saja cari keuntungan bayar pajak," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani seperti di lansir dari detik, Sabtu (17/9/2016).

"Kalau perusahaan besar merambah ke mana-mana ya harus bayar pajak. Saya setuju dengan langkah Ibu Menteri Keuangan," lanjut Rosan.

Rosan menambahkan, pengusaha mendukung Ditjen Pajak yang terus menagih kewajiban pajak Google. Langkah ini, menurut Rosan, harus melibatkan kerja sama dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas, harus dikejar terus," tutur Rosan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ditjen Pajak sudah menyurati Google untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, pihak Google menolak untuk bayar pajak. Keengganan Google  untuk bayar pajak tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di beberapa negara lainpum Google ogah bayar pajak, ada apa? (**)

Antisipasi THR tidak dibayar perusahaan, Disnaker Bandar Lampung buka posko pengaduan THR

Ilustrasi THR : Net

KaliandaNews.com – Untuk mengantisipasi adanya perusahaan nakal yang tidak membayar THR kepada karyawannya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandarlampung membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR).

 "Kami membuka posko pengaduan, tujuannya menerima aduan dari pekerja jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR dan langsung kita tindaklanjuti," kata Kepala Disnaker Kora Bandarlampung, Saad Asnawi di Bandarlampung, Kamis (16/6) kemarin seperti ditulis Antara.

Posko ini didirikan sejak minggu pertama Ramadhan, karena diketahui banyak perusahaan yang bergerak di bidang hiburan telah tutup dan dikhawatirkan THR karyawan tidak dibayarkan. Karena itu posko tersebut dipercepat pendiriannya.

Dia mengatakan, THR merupakan hak para pekerja dan pihak perusahaan wajib memberikannya sesuai ketentuan yang berlaku. "Jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR segera melapor ke disnaker dan akan kami tindaklanjuti secara cepat karena itu hak karyawan," kata dia.

Ia mengatakan, bahwa semua pekerja termasuk yang berstatus kontrak berhak menerima THR, meskipun baru satu atau beberapa bulan bekerja.

"Bagi perusahaan yang tidak memberikan THR ada sanksinya, apalagi persoalan ini sudah diatur dalam Undang-Undang," katanya.

Posko tersebut juga menerima aduan untuk karyawan yang menerima THR namun tidak sesuai dengan ketentuan UU tenaga kerja.

Dia menegaskan, pembayaran THR kepada karyawan dengan masa kerja satu tahun, diwajibkan untuk menerima THR sebesar satu bulan gaji. Sedangkan untuk karyawan yang belum melewati satu tahun kerja, dibayar sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Sementara itu, Wali Kota Bandarlampung Herman HN menyatakan 14 hari menjelang hari raya Idul Fitri (H-14) perusahaan di Kota Tapis Berseri diwajibkan membayar THR, sesusai dengan peraturan yang berlaku.

"Minimal H-10 THR karyawan swasta harus sudah terima, karena bisa dimanfaatkan untuk membeli persiapan hari raya terlebih harga kebutuhan saat ini sedang tinggi," kata dia.

Ia mengatakan, THR itu sudah menjadi kewajiban bagi para pengusaha, jangan sampai menunggu hingga H-7 baru dibayarkan.

Terutama untuk para perusahaan yang bergerak di hiburan malam, secepatnya harus dibayarkan terlebih saat puasa tempat usaha tutup sementara. "Pengusaha hiburan malam harus tepat waktu bayar THRnya, jangan sampai terlambat," kata dia.(kld)

ANTARA

Operasi pasar itu menyesatkan, Ibarat sakit, di koyoin. Lepas koyo, sakit lagi

Operasi pasar | Foto: kemendagri.go.id

KaliandaNews.com – Operasi pasar yang dilakukan pemerintah dalam menekan kestabilan harga dinilai Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Tutum Tahanta, sia-sia dan tidak mendidik.

"OP itu tidak mendidik. Kenapa? Karena itu Ilmu menyesatkan. Saya bukan ingin komporin pedagang pasar. Kami bertahun-tahun jualan, kalau ada pola salah, kami dihantam. Kami dagang, itu harga dipasok. Kami hanya cari margin," ucapnya dalam acara diskusi terkait terkait isu kenaikan harga bahan-bahan pokok di momen Ramadan dan Lebaran, di Tebet, Selasa (14/6).

Menurutnya, OP baru di pakai 7-8 tahun dan seolah-olah operasi pasar murah itu sudah benar untuk menjaga kestabilan harga. "Ibarat sakit, di koyoin. Lepas koyo, sakit lagi," tambahnya.

Hal yang harus diperhatikan pemerintah seharusnya adalah mengenai distribusi logistik juga harus dibenahi.
"Saya contohkan ya itu mobil-mobil yang membayar bahan pagan seperti daging sapi atau sayur mayur kontener berbayar. Kalau gak ada logo perusahaan, itu bayar segala macam pungli," paparnya.

Dia juga menyarankan pemerintah untuk mengecek di setiap lini, agar kenaikan ini tidak terulang ditahun depan.

"Kita harus liat di setiap lini, jangan hi cost. Kalau bisa hemat yah kita hemat, jadi Ini gak membebani masyarakat," ungkapnya.(kld | merdeka)

Pemkab Lamsel gelar pasar murah di lapangan Korpri Kalianda

Foto: Ist

KaliandaNews.com, Kalianda – Untuk memenuhi kebutuhan warga Kalianda selama bulan suci Ramadhan dan persiapan lebaran, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Pasar bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, UMKM Binaan, Perusahaan, dan Pelaku Usaha Kemitraan menggelar kegiatan Pasar Murah, Senin (13/06), bertempat di Lapangan Korpri Pemkab Lampung Selatan.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Selatan DR. H. Zainudin Hasan, selaian bupati pasar murah tersebut dihadiri  Fokorpimda Kabupaten Lampung Selatan, dan dihadiri Kepala SKPD, Pimpinan BUMN, BUMD, Perusahaan, Distributor dan UMKM Binaan serta Para Pelaku Usaha.

Dalam sambutannya, Zainudin mengatakan, kegiatan Pasar Murah itu dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah guna membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok selama bulan ramadhan.

“Intinya masyarakat itu tidak banyak menuntut, tetapi yang penting ada perhatian dari pemerintah. Maka kita gelar Pasar Murah ini, agar masyarakat tidak terbebani untuk membeli kebutuhan bahan pokok,” kata Zainudin, dikutip dari Diskominfo Lamsel.

Pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok tersebut disambut antusias oleh para pembeli karena harganya relatif lebih murah dari harga pasar.

Adapun barang-barang yang dijual di pasar murah meliputi 9 bahan pokok sehari-hari seperti, beras, minyak goreng, telur, daging sapi, gula, syirup, tabung gas 3 kg, buah kurma dan lain sebagainya.

Tidak membutuhkan waktu yang lama, barang-barang pun ludes terjual. (kld)

JOKOWI : Idul Fitri Mestinya Banyak Diskon Gitu Lho, Bukan Malah Cepet-Cepet Naik!

Ilustrasi: Google Image

KaliandaNews.com – Terkait kebiasaan di negeri ini bila menjelang hari-hari besar seperti lebaran harga selalu naik, Presiden Jokowi angkat bicara.

Di lansir dari laman setkab.go.id, Diakui Presiden, memang permintaan atau demand naik menjelang hari raya Idul Fitri. Tetapi kalau supply-nya dikendalikan,  di-gojlok supply-nya lebih, Presiden meyakini harga-harga tidak akan naik.

Presiden membayangkan seperti negara yang lain, misalnya akhir tahun, Natal, atau Tahun Baru yang justru banyak diskon besar-besaran, di mana-mana ada diskon.

“Kita ini mau Idul Fitri mestinya banyak diskon gitu lho. Saya ini membayangkan ada itu, gitu lho. Tempat lain bisa, kenapa kita nggak bisa. Kita ini ndak, ini mau Idul Fitri malah cepet-cepet naik,” kata Presiden saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa(7/6) siang.

Hal-hal itulah, menurut Presiden,  yang harus dilakukan perubahan. “Saya yakin itu mampu kita lakukan. Sangat terkonsep, terencana, dan pelaksanaan implementasi di lapangan itu diikuti,” tuturnya.

Presiden mengingatkan, nanti dampak dari kenaikan harga ini yang terkena adalah rakyat kecil, termasuk petani, buruh tani. Karena kita juga harus ingat 82% petani kita adalah konsumen beras, meskipun petani, mereka juga konsumen beras. (kld)