Kemendikbud: Jika Komite Sekolah melakukan pungutan kepada murid, Laporkan ke sini

Foto: detik.com

KALIANDANEWS.COM- Terkait maraknya aduan masyarakat terhadap pungutan Komite Sekolah, Kemendikbud melarang Komite Sekolah untuk melakukan pungutan terhadap murid dan wali murid, namun boleh menerima sumbangan sukarela. Bila murid dan wali murid masih dipungut juga, silakan laporkan ke sini!

"Bisa lewat kemendikbud.go.id melalui portalnya Irjen, bisa juga melalui Lapor! yang ada di Kantor Kepresidenan, bisa juga lewat Ombudsman. Nah, nanti sebentar lagi kita ada MoU dengan Ombudsman terkait dengan pemantauan layanan pendidikan, salah satunya itu (soal Komite Sekolah)," jawab Irjen Kemendikbud Daryanto.

Hal itu dia sampaikan seusai jumpa pers tentang Komite Sekolah di Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017). Berikut saluran Kemendikbud bila Anda mendapati Komite Sekolah melakukan pungutan:

1. Unit Layanan Terpadu
SMS: 0811 976929; Telepon: (021) 5703303, 57903020; email: pengaduan@kemdikbud.go.id; http://ultkemdikbud.go.id
2. Posko Pengaduan Itjen. Kemendikbud
SMS: 0811 9958 020; posel: pengaduan.itjen@kemdikbud.go.id
3. LAPOR! 1708; http://lapor.go.id
4. Saber Pungli 193 dan 821 1213 1323; SMS: 1193; posel: lapor@saberpungli.id
5. Kanal Informasi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota
6. Kanal Informasi OMBUDSMAN Daerah

Saat ditanya apakah sudah ada yang melaporkan Komite Sekolah melakukan pungutan pada murid, Daryanto menengarai ada beberapa laporan yang sudah diterima. Pihaknya akan menelusuri laporan itu. (kld | Sumber: detik.com)

Zainudin Isi Kuliah Umum di Kampus ITERA

Foto : Aris

Kaliandanews.com, Kalianda - Zainudin Hasan menjadi Narasumber Pada Acara Kuliah Umum Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Angkatan 2016 di Kampus Itera Way Huwi Kec. Jati Agung.

ITERA merupakan kampus yang letak Geografisnya berada di Kabupaten Lampung Selatan dan satu satunya Kampus Negeri yang da di Lampung Selatan. Setidaknya sekitar 200 mahasiswa baru dari berbagai jurusan ikut dalam acara ini.

Menurut Rektor ITERA Prof., Ir. Ofyar Z. Tamin , M.Sc (Eng)., Ph.D. Kuliah umum yg di isi oleh Bupati Lampung Selatan, bertujuan untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa baru dan mengajak peran Pemerintah Daerah untuk ikut andil dalam dunia perkuliahan.

Sementara Zainudin mengapresiasi kegiatan yg melibatkan Pemerintah Daerah, karena dirasa perlu untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan lembaga pendidikan.

"Anak-anakku sekalian sukses dalam perkuliahan ada 3 Resep yaitu tekun dalam perkuliahan, rajin dalam ibadah, serta Hormat & sayang kepada orang tua," ucap Zainudin, Kamis (01/12).

"tetapi ingat kita harus menyiapkan diri untuk setelah lulus dari Itera, agar ilmu yang kita pelajari bisa teraplikasikan," imbuhnya. (yb/ars)

Ini Alasan Mendikbud Hapus Ujian Nasional Mulai Tahun Depan

Mendikbud Muhadjir Effendy | Foto: ist

Kaliandanews.com - Ujian Nasional setiap tahunnya menjadi momok tersendiri bagi siswa tingkat akhir, banyak yang stres bahkan siswa pintar pun tidak ada jaminan untuk lulus. Belakangn UN pun mendapat sorotan dan tidak sedikit yang meminta agar UN di hapus saja.

Rupanya Mendikbud Muhadjir Effendy menanggapi hal tersebut, Muhadjir akhirnya memoratorium pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Mendikbud tak ingin UN jadi momok yang membuat siswa stres.

"Biar nggak ada stres tahunan, seperti sekarang kan," ujar Muhadjir saat berbincang, Jumat (25/11/2016).

UN dimoratorium hingga level pendidikan di Indonesia merata. Muhadjir menegaskan keputusannya ini tak melanggar Undang-Undang.

"Amar perintah Undang-Undang tidak ada Ujian Nasional, yang ada itu evaluasinya nasional," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Baca juga: Akhirnya Mendikbud Muhadjir Effendy Hapus Ujian Nasional

Meski tak ada UN, Muhadjir mengingatkan agar siswa tetap giat belajar. Utamanya, dia berharap kualitas pendidikan karakter siswa meningkat.

"Saya minta untuk belajar lebih rajin, dan hendaknya meningkatkan kapasitasnya sebagai pelajar, terutama dalam hal karakter, kejujuran, tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan," ujar Muhadjir.(sumber: detik)

Akhirnya Mendikbud Muhadjir Effendy Hapus Ujian Nasional

Mendikbud Muhadjir Effendy | Foto: ist

Kaliandanews.com - Setelah melalui berbagai kajian akhirnya Mendikbud Muhadjir Effendy memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres).

"Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan," kata Muhadjir saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).

Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

"Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan. Presiden, kata Muhadjir, sudah setuju.

"Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres," tutur Muhadjir.

Muhadjir mengatakan UN akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Sembari memoratorium UN, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata se-Indonesia.

"Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan," ujar Muhadjir.

Lalu bagaimana dengan tahun 2018, apakah akan ada UN?

"Hampir pasti belum ada. Itu kan tidak bisa setahun dua tahun (peningkatan kualitas sekolah secara merata)," ujar Muhadjir.

"Sekolah-sekolah kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen, itu yang harus kita treatment," imbuhnya. (sumber: detik.com)

Mulai tahun 2017 guru wajib ada di sekolah selama 8 jam

Kaliandanews.com - Tahun 2017 para guru wajib ada di sekolah selama 8 jam, hal itu disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Guru yang mengajar di kawasan pelosok dengan kondisi sekolah yang memperihatinkan | Foto: ist

"Tahun depan, sudah langsung (diberlakukan). Yang kami wajibkan PNS yang dapat tunjangan profesi dan guru yayasan/swasta yang sudah dapat tunjangan profesi," kata Muhadjir di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).

Aturan tersebut juga akan diberlakukan untuk guru-guru di pedalaman. Sementara itu guru tidak tetap (GTT) tidak diwajibkan.

Aturan ini juga bersentuhan dengan wacana 'full day school'. Tetapi program 'full day school' itu nantinya diberi nama berbeda.

"Itu namanya P3K program penguatan pendidikan karakter memang nanti lebih banyak di sekolah karena guru diwajibkan 8 jam, kalau masuk pukul 08.00 WIB kan pulang pukul 16.00 WIB," kata Muhadjir. (detik)